B.
Landasan Teori
Teori
Pendidikan Politik
Sebagaimana telah
diungkapkan sebelumnya, bahwa pendidikan dan politik memiliki makna yang
berbeda namun saling bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik
masyarakat. Kata politik sebenarnya berasal dari bahasa Yunani; politikos, yang
berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara.
Berdasarkan pengertian ini dapat dijabarkan lagi politik adalah perjuangan
untuk memperoleh kekuasaan, menjankan kekuasaan, mengontrol kekuasaan, serta
bagaimana menggunakan kekuasaan. Oleh sebab itu pemahaman politik sebagai studi
kekuasaan telah mendapat banyak kecaman, karena menempatkan politik ke dalam
domain yang sempit. Karena ilmu politik tidak hanya mmpelajari kekuasaan
semata-mata, melainkan juga mempelajari kerjasama antara individu atau
pelaku-pelaku politik. [Sitepu, P. Anthonius 2012:9]
Pendidikan dan politik merupakan dua hal yang berbeda,
namun memiliki tujuan utama yang saling medukung satu sama lain. Keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat
di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan
saling mengisi. Pendidikan menyangkut proses transmisi ilmu
pengetahuan dan budaya, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan yang
membawa perubahan pada diri individu terdidik [Sudiarja, 2006:413].
Sedangkan politik berkenaan dengan praktik kekuasaan, pengaruh dan otoritas
yang berkenaan dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi
nilai-nilai dan sumber daya. Karena keduanya sarat dengan proses pengalokasian
dan pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat, maka tidaklah sulit untuk
memahami bahwa pendidikan dan politik adalah dua perangkat aktivitas yang akan
terus saling terkait dan berinteraksi.
Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang
diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran,
pelatihan, atau penelitian [https://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan]. Pendidikan
juga memiliki pengertian sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual kegamanaan,
pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara [Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang SISDIKNAS, 2003:3].
Politik
dapat diartikan sebagai aktivitas
perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan
peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah
masyarakat [Kartini Kartono.1996:64].
Jadi
pendidikan politik dapat didefinisikan sebagai proses
pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab
masyarakat dalam kehidupan bernegara. Pendidikan Politik adalah proses
pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap
warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik adalah
aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi
politik pada individu, dan bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan
orientasi-orientasi politik pada individu.
Teori
Budaya Politik
Budaya
atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang
diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dnegan budi, dan akal manusia. Dalam
bahasa Inggris kebudayaan berarti mengolah atau mengerjakan [https://id.m.wikipedia.org/wiki/budaya].
Budaya
politik menurut Gabriel A. Almond (1956) adalah “pola khusus dari orientasi
ke tindakan politik”, sebuah “perangkat makna dan tujuan” yang ada
disetiap politik [Sitepu, P. Anthonius, 2012:163].
Sedangkan
budaya politik menurut A. Rahman H. I. dalam buku “Sistem Politik Indonesia”:
1. Istilah budaya politik meliputi masalah
legitimasi, pengatur kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan
partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat
terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki keagamaan ,
kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Maka
budaya politik langsung mempengaruhi keidupan politik dan menentukan keputusan
nasionalyang menyangkut pola pengalokasian sumber-suber masyarakat.
2. Budaya politik merupakan sistem niai dan
keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, namun setiap unsur masyarakat
berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para
elitnya.
3. Budaya politik adalah pola tingkah laku
individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota
suatu sistem politik. [Efriza,2012:88]
Karena itu
budaya politik merujuk pada nilai-nilai dan simbol simbol ekspresif, seperti
bendera nasional, negara, monarki, dan sebagainya. Bahwa melalui pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan politik masyarakat dan agar mereka dapat
berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. [Kartaprawira,
1988:5].
Partai politik memang
memiliki kewajiban moral dan juga tanggung jawab memberikan pendidikan politik
kepada masyarakat alasannya adalah partai politik merupakan pilar penyangga
demokrasi dalam hal ini partai politik, sesuai dengan undang-undang No.2 tahun 2008
untuk memperjuangkan
dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
C.
Analisis
Apabila kita berbicara mengenai ilmu politik, maka
tidak akan terlepas dari yang namanya kehidupan bernegara. Politik sebagai
studi kelembagaan objeknya adalah negara. Negara disini dilihat sebagai lembaga
yang dibentuk dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat. Untuk menjaga dan melindungi penduduk serta
kedaulatan negara, pemerintah memiliki sifat memaksa [Damsar, 2010:29-30].
Ramlan Surbakti dalam
bukunya yang berjudul memahami ilmu politik (1999:117) mengemukakan
bahwa pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki kesamaan dalam
istilah. Dalam bahasa Inggris kedua istilah ini memang sering disamakan. Oleh
karena itu, dengan menggunakan istilah political sosialization banyak
yang menyamakan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik,
karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi
politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.
Mengapa pendidikan politik perlu direalisasikan di
masyarakat? Masyarakat disini bukan
hanya warga negara dalam artian golongan biasa, akan tetapi seluruh
warga negara yang hidup di Indonesia dari berbagai kalangan dan latar belakang
termasuk kader-kader politik sekalipun. Perlu dilakukan karena dewasa ini
dilihat bahwa kesadaran politik di Indonesia masih terbilang kurang. Pendidikan
politik dimaksudkan sebagai perbuatan memberi latihan, ajaran, dan bimbingan
untuk mengembangkan potensi individu melalui proses dialogik secara rutin
sehingga penerima pesan memiliki kesadaran berdemokrasi untuk bernegara.
Idealnya warga negara yang mengerti dan baik dalam berpolitik adalah warga
negara yang melek maksudnya sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut
serta dalam kehidupan bernegara untuk menghadapi proses pembangunan.
Yang menjadi sasaran utama dari pendidikan politik
sendiri adalah generasi muda yang nantinya akan mengisi dan memperjuangkan
kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pendidikan politik mengajarkan bagaimana
cara mengembangkan pemikiran, wawasan kritis, sikap positif dan keterampilan
politik.
Berikut berbagai macam fungsi yang diambil dari
keberadaan pendidikan politik.
Ø Bahwa tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi
muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda
Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia
Indonesia seutuhnya.
Ø Pendidikan politik membentuk kepribadian berpolitik masyarakat.
Perkembangan zaman yang sangat canggih jika tidak dibarengi dengan wawasan
berpikir yang luas hanya akan membawa generasi muda bangsa ini ke dalam
kehidupan yang lepas kendali. Oleh karena itu, pendidikan politik diperlukan
sebagai.filter terhadap segala pengaruh buruk yang mungkin datang. Pembentukan
kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan
sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya.
Ø Pendidikan
politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan
orientasi-orientasi politik pada individu berupa keyakinan konsep yang memiliki
muatan politis, juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan
wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap
persoalan politik dan sikap politik.
Ø Bertujuan untuk
membentuk kesadaran politik. Menurut Surbakti (2007), kesadaran politik adalah
kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran
politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian
terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan. Jadi, apabila setiap individu
memiliki kesadaran politik maka ia akan sadar pada posisi dirinya dalam sebuah
tatanan kehidupan bernegara. Selain sadar dengan posisinya, ia juga akan
menaruh perhatian terhadap proses-proses politik dan pemerintahan yang
berlangsung. Perhatian tersebut seperti dengan mengikuti perkembangan informasi
politik dan pemerintahan terkini atau bahkan terlibat langsung dalam proses
tersebut. [Budiardjo, 1985:14]. Wujud dari partisipasi politik salah
satunya yaitu pemilu. Kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak
pilih secara rasional.
Keberhasilan
keberhasilan ini apabila dilanjutkan dan dilakukan secara terus menerus akan
membentuk suatu budaya politik di masyarakat. Seperti yang tadi telah
dikemukakan bahwa budaya politik merujuk pada simbol-simbol ekspresif, atau
dapat disebut juga lebih mengarah kepada orientasi tindakan politik. Budaya politik adalah sistem kontrol yang
berhubungan degan keyakinan-keyakinan setiap individu. Keyakinan ini tercermin
dalam perilaku tiap-tiap individu dalam berpolitik. Pendidikan politik dapat dimulai dan
dilakukan dengan cara berdialog ringan mengenai masalah-masalah dan keadaan
politik yang ada di negara kita. apapun bentuk pendidikan politik yang akan
digunakan dan semua bentuk yang disajikan sungguh bukan menjadi suatu persoalan.
Aspek terpenting yaitu bentuk pendidikan politik yang dipilih harus mampu
meningkatkan rasa keterikatan diri yang tinggi terhadap tanah air, bangsa, dan
negara.
Mengenai
lembaga-lembaga formal pemerintah yang bertanggung jawab mengajarkan
nilai-nilai politik yaitu seperti sekolah dan perguruan tinggi. Media massa dan
lembaga atau asosiasi dalam masyarakat juga tak kalah penting membangun
moralitas politik dalam berdemokrasi secara bebas dan bertanggungjawab. Selain
itu dapat memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga
pendidikan politik mampu menuju pada arah yang tepat yaitu meningkatkan daya
pikir dan daya tanggap rakyat terhadap masalah politik.
D.
Kesimpulan
Pendidikan
politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang
menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai
politik dan berbagai macam media penerangan. Pendidikan politik juga memiliki
dasar-dasar ideologis, sosial dan politik . bertolak dari situlah
tujuan-tujuannya dirumuskan. Jika yang dimaksud dengan “Pendidikan” adalah
proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral,
maka “Pendidikan Politik” dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam
konteks bahwa manusia adalah makhluk politik . sebagaimana halnya bahwa
pendidikan mempunyai fungsi pemikiran moral, dan ekonomi, maka pendidikan
politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh
lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan politik itulah yang akan menyiapkan anak
bangsa untuk mengeluti persoalan sosial dalam medan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Jika pendidikan poliyik sudah mumpuni, maka baruah tercipta
kebudayaan yang sesuai di tengah tengah masyarakat.
Pendidikan
politik juga dapat berperan menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab
dan memberi kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan
kewajibannya. Pendidikan politik inilah yang mentransfer nilai-nilai dan
ideology politik dari generasi ke generasi, dimulai dari usia dini dan terus
berlanjut sepanjang hayat.
Pendidikan
politik merupakan kebutuhan darurat bagi masyarakat, karena berbagai faktor
yang saling mempengaruhi, dengan demikian pendidikan politiklah yang dapat
membentuk perasaan sebagai warga Negara yang benar, membangun individu dengan
sifat-sifat yang seharusnya, lalu mengkristalkannya sehingga menjadi
nasionalisme yang sebenarnya. Tuntunan
ini demikian mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, mengingat
bahwa penumbuhan perasaan seperti itu menjadikan seorang warga Negara serius
mengetahui hak dan kewajibannya, serta berusaha memahami berbagai problematika masyarakat.
E.
Saran
Indonesia
adalah suatu negara yang berdaulat dan memiliki tujuan kesejahteraan. Segala
kejadian dan fenomena yang ada di Indonesia merupakan bagian dari Indonesia
yang mencerminkan Indonesia itu sendiri. Maka ada baiknya jika segala perbaikan
dimulai dari tiap-tiap individu untuk membangun kesadaran dan membentuk pola
pikir yang baik. Segala hal pasti dimulai dari dalam diri sendiri. Setelah itu
pihak-pihak terkait agar menopang pola pikir dengan segala aktivitas dan
keadaan yang nantinya akan membantu masyarakat untuk membentuk pandangan yang
baik terkait politik di Indonesia. Pihak-pihak terkait disini adalah seperti
yang telah disebutkan yaitu partai politik dan berbagai lembaga pemerintah.
Barulah kebudayaan politik yang baik dan benar akan tercipta yang nantinya kan
berakibat pada keadaan politik Indonesia yang kondusif dan dapat meraih kesejahteraan
bersama.
DAFTAR PUSTAKA
·
Parekh, Bikhu. 2008. Rethinking
Multiculturalism: Keberagaman Budata dan Teori Politik : Yogyakarta, Kanisius
·
Budiardjo, Mariam.
2008.
Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) : Jakarta. PT.
Gramedia Pustaka Utama
·
Sitepu, P. Anthonius.
2012. Studi Ilmu Politik: Yogyakarta, Graha Ilmu
·
Efriza. 2012. Politik Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik : Jakarta, Alfabeta
·
Kantaprawira, Rusadi. (2004) Sistem Polilik Indonesia:
Suatu Model PengantarBandung: Sinar Baru
Algensindo
·
Sudiarja, (2006), Karya
lengkap Driyarkara. Jakarta: Obor
·
Kantaprawira, Rusadi. (2004) Sistem Polilik Indonesia:
Suatu Model PengantarBandung: Sinar Baru
Algensindo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar